 |
| KEMENPAN-RB MINTA KEMENDIKBUD DATA GURU HONORER UNTUK DIANGKAT CPNS 2018 |
Kemenpan-RB meminta Kemendikbud mendata jumlah guru honorer. Pendataan ini diharapkan untuk mengetahui jumlah guru honorer. Pemerintah berwacana akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini.
"Nah, kini kita sedang minta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata (guru honorer) secara rinci," kata Menpan-RB, Asman Abnur kepada wartawan sesuai menyerahkan hasil penilaian SAKIP Wilayah III di Hotel Tentrem Yogyakarta, di Jl AM Sangaji, Selasa (13/2/2018).
Asman menjelaskan, guru honorer yang ketika ini ada juga terdapat mereka yang sebelumnya tidak lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kemudian mereka mengajar di sekolah-sekolah dengan status guru honorer.
Oleh lantaran itu, dalam ihwal pengangkatan guru honorer ini, berdasarkan Asman pemerintah harus memilih kriteria guru honorer yang mau diangkat menjadi PNS. Kriteria inilah yang ketika ini sedang dipetakan Kemendikbud.
"Kriterianya menyerupai apa, kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mendata itu. Jadi, sehingga tahu berapa sih angka (guru honorer) sebenarnya. Nanti aku berkoordinasi terlebih dahulu dengan Mendikbud, lantaran itu datanya dari mereka," ucapnya.
Setelah pendataan selesai, sambung Asman, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Kemendikbud. Koordinasi tersebut untuk memilih sketsa pengangkatan guru honorer menjadi PNS.
"Nanti kita lihat, bagaimana format penyelesaiannya. Tentu aku harus berunding dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," pungkas dia.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengangkat guru honorer menjadi PNS tahun ini. Pengangkatan ini untuk mencukupi kekurangan guru di sejumlah daerah. Rencana pengangkatan ini sudah disetujui Presiden Jokowi.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan bahwa sekitar 19.317 guru honorer yang mengajar di kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3T) berpotensi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kami mendata ada sekitar 19.317 guru honorer di kawasan 3T yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi PNS. Mereka merupakan guru profesional yang bersertifikasi," ujar Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Renny Yunus di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Meskipun demikian, sebanyak 19.317 guru tersebut belum dipilah berdasarkan kelompok usia. Untuk diangkat menjadi CPNS, lanjut dia, maksimal usianya ialah 32 tahun lantaran sebelum diangkat perlu training selama satu tahun.
Selain itu, Kemdikbud juga sedang menunggu data yang berasal dari pemerintah kawasan mengenai data guru honorer di kawasan 3T tersebut.
"Paling banyak itu yang usianya diatas 35 tahun. Mungkin hampir separuhnya, malah ada yang mau pensiun. Hal ini nantinya akan kami diskusikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB," tambah dia, menyerupai dikutip Antara.
Renny berharap ke depan, akan ada kebijakan afirmasi khususnya untuk pengangkatan guru honorer di kawasan 3T. Apalagi, bagi guru honorer yang sudah mengajar minimal 10 tahun di kawasan itu.
Pengangkatan guru honorer tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru khususnya di kawasan 3T.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdapat 122 kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan 3T di Tanah Air.
Renny menjelaskan sebagian besar dari 3T mempunyai kemampuan fiskal yang rendah, apalagi kalau separuh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dipakai untuk belanja pegawai.
"Kalau lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai, maka kawasan itu tidak akan bisa membayar guru yang diangkat. Untuk itu kami berharap kawasan melaksanakan pemetaan jumlah guru yang dibutuhkan," harap Renny.
Untuk daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah, Renny berharap ada sketsa afirmasi untuk mengatasi problem tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur telah menyatakan deretan tenaga kesehatan dan pendidikan di kawasan akan diutamakan dalam seleksi CPNS tahun ini.
"Penerimaan [CPNS] 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman seusai program penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, sampai ketika ini masih banyak kawasan yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di banyak sekali kawasan yang belum mempunyai jumlah guru yang memadai.
Terkait kuota CPNS pada 2018, berdasarkan Asman, sampai ketika ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah.
"Kami mendata ada sekitar 19.317 guru honorer di kawasan 3T yang berpotensi untuk diangkat untuk menjadi PNS. Mereka merupakan guru profesional yang bersertifikasi," ujar Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemdikbud, Renny Yunus di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Meskipun demikian, sebanyak 19.317 guru tersebut belum dipilah berdasarkan kelompok usia. Untuk diangkat menjadi CPNS, lanjut dia, maksimal usianya ialah 32 tahun lantaran sebelum diangkat perlu training selama satu tahun.
Selain itu, Kemdikbud juga sedang menunggu data yang berasal dari pemerintah kawasan mengenai data guru honorer di kawasan 3T tersebut.
"Paling banyak itu yang usianya diatas 35 tahun. Mungkin hampir separuhnya, malah ada yang mau pensiun. Hal ini nantinya akan kami diskusikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB," tambah dia, menyerupai dikutip Antara.
Renny berharap ke depan, akan ada kebijakan afirmasi khususnya untuk pengangkatan guru honorer di kawasan 3T. Apalagi, bagi guru honorer yang sudah mengajar minimal 10 tahun di kawasan itu.
Pengangkatan guru honorer tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan upaya untuk mengatasi permasalahan kekurangan guru khususnya di kawasan 3T.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terdapat 122 kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan 3T di Tanah Air.
Renny menjelaskan sebagian besar dari 3T mempunyai kemampuan fiskal yang rendah, apalagi kalau separuh dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dipakai untuk belanja pegawai.
"Kalau lebih dari 50 persen untuk belanja pegawai, maka kawasan itu tidak akan bisa membayar guru yang diangkat. Untuk itu kami berharap kawasan melaksanakan pemetaan jumlah guru yang dibutuhkan," harap Renny.
Untuk daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah, Renny berharap ada sketsa afirmasi untuk mengatasi problem tersebut.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur telah menyatakan deretan tenaga kesehatan dan pendidikan di kawasan akan diutamakan dalam seleksi CPNS tahun ini.
"Penerimaan [CPNS] 2018 yang kami butuhkan tenaga kesehatan dan pendidikan," kata Menteri Asman seusai program penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota dan Provinsi di Wilayah III di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, sampai ketika ini masih banyak kawasan yang kekurangan tenaga kesehatan. Demikian juga tenaga pengajar, masih banyak sekolah di banyak sekali kawasan yang belum mempunyai jumlah guru yang memadai.
Terkait kuota CPNS pada 2018, berdasarkan Asman, sampai ketika ini masih dalam penghitungan menyesuaikan dengan kemampuan belanja pegawai masing-masing daerah.
