Kebijakan sistem tanam paksa Belanda sangat merugikan rakyat pribumi Indonesia.
Selama ratusan tahun rakyat diperlakukan menyerupai binatang sementara itu pembangunan di aneka macam aspek kehidupan sangat menguntungkan Belanda. Berangkat dari hal tersebut maka tercetuslah inspirasi Politik Etis.
1. Latar Belakang
a. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan laba berlimpah bagi Belanda, namun menjadikan penderitaan rakyat Indonesia.
b. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib jelek rakyat pribumi.
c. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara pemfokusan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) menyerupai Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.
Tokoh tersebut memperjuangkan supaya pemerintah Belanda meningkatkan kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi dan efisiensi. Perjuangan mereka lalu dikenal sebagai Politik Etis.
2. Pelaksanaan Politik etis
Pada periode 1900 -1925 banyak kemajuan dan perubahan dicapai. Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak sanggup dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut :
a. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dilakukan secara sentralisasi. Sejak tahun 1854 dikeluarkan peraturan yang menawarkan hak kepada DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan Hindia-Belanda.
b. Irigasi
Sarana yang sangat vital bagi pertanian yaitu sarana irigasi (pengairan). Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bau. Pada tahun 1908 bermetamorfosis 173.000 bau.
c. Emigrasi (Transmigrasi)
Dalam kala ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan ekspansi tanaman tebu.
d. Edukasi
Pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi, yaitu Sekolah kelas I (angka satu) untuk belum dewasa pegawai negeri dan orang berkedudukan. Dan sekolah kelas II (angka dua) untuk kepada belum dewasa pribumi pada umumnya.
3. Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi
Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :
1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapat laba yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.
2. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh laba dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.
3. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya dipakai sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.
Selama ratusan tahun rakyat diperlakukan menyerupai binatang sementara itu pembangunan di aneka macam aspek kehidupan sangat menguntungkan Belanda. Berangkat dari hal tersebut maka tercetuslah inspirasi Politik Etis.
 |
| Sisa jalur kereta api peninggalan Belanda di Pangandaran |
a. Pelaksanaan sistem tanam paksa yang mendatangkan laba berlimpah bagi Belanda, namun menjadikan penderitaan rakyat Indonesia.
b. Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia dengan sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib jelek rakyat pribumi.
c. Upaya Belanda untuk memperkokoh pertahanan negeri jajahan dilakukan dengan cara pemfokusan dan penindasan terhadap rakyat.
d. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri (Kaum Etisi) menyerupai Van Kol, Van Deventer, Brooschooft, De Waal, Baron van Hoevell, Van den Berg, Van De Dem dan lain-lain.
Tokoh tersebut memperjuangkan supaya pemerintah Belanda meningkatkan kesejahteraan moril dan materiil kaum pribumi, menerapkan desentralisasi dan efisiensi. Perjuangan mereka lalu dikenal sebagai Politik Etis.
2. Pelaksanaan Politik etis
Pada periode 1900 -1925 banyak kemajuan dan perubahan dicapai. Bangunan-bangunan besar didirikan, semua itu merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak sanggup dielakkan. Perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut :
a. Desentralisasi Pemerintahan
Sebelum tahun 1900 pemerintahan di Indonesia dilakukan secara sentralisasi. Sejak tahun 1854 dikeluarkan peraturan yang menawarkan hak kepada DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan Hindia-Belanda.
b. Irigasi
Sarana yang sangat vital bagi pertanian yaitu sarana irigasi (pengairan). Pada tahun 1885 pemerintah telah membangun secara besar-besaran bangunan irigasi di Brantas dan Demak seluas 96.000 bau. Pada tahun 1908 bermetamorfosis 173.000 bau.
c. Emigrasi (Transmigrasi)
Dalam kala ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan ekspansi tanaman tebu.
d. Edukasi
Pemerintah kolonial Belanda membentuk dua macam sekolah untuk rakyat pribumi, yaitu Sekolah kelas I (angka satu) untuk belum dewasa pegawai negeri dan orang berkedudukan. Dan sekolah kelas II (angka dua) untuk kepada belum dewasa pribumi pada umumnya.
3. Kegagalan Politik Etis Dan Politik Asosiasi
Kegagalan pelaksanaan politik Etis tersebut nampak dalam :
1. Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapat laba yang besar, sedangkan tingkat kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah.
2. Hanya sebagian kecil kaum pribumi yang memperoleh laba dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial, yaitu golongan pegawai negeri.
3. Pegawai negeri dari golongan pribumi hanya dipakai sebagai alat saja, sehingga dominasi bangsa Belanda tetap sangat besar.
